"Jadi menurut saya, jadi mutlak sesungguhnya yang namanya pada sistem kinerja pemerintah itu berada pada level pimpinan OPD dan setelah itu baru diakumulasikan pada kinerja OPD yang bersangkutan," jelasnya.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Retribusi TKA Bengkulu Tengah, Kejari Buka Kemungkinan Tersangka Lain
Selain itu, perlu adanya kesatuan lintas OPD yang satu rumpun agar tidak terjadi lagi ego sektoral sehingga berebut pagu anggaran dengan tidak melihat lagi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kalau hal itu sudah berhasil maka itulah yang dikatakan budaya kerja yang sudah produktif untuk menjamin pencapaian target dari kinerja birokrasi pemerintah," ujarnya.
BACA JUGA:Sejak 2001, Distan Sebut Peremajaan Sawit di Seluma Baru Capai 1.000 Hektare
Semenetara itu, Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah I Akhmad Hasmy mengatakan, tujuan dari evaluasi SAKIP ini untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
"Jika SAKIP sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam APBD, dipastikan APBD dikeluarkan berdampak pada kinerja," sebut Hasmy.
BACA JUGA:Kemensos RI Survei Kelayakan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah di Bengkulu Tengah
Hasmy mengatakan, nilai AKIP Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 sebesar 69,31 persen atau predikat B. Untuk bisa mencapai nilai BB (sangat bagus), perlu langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen menggambarkan 'logical framework' yang benar.
Kemudian, lanjutnya, adanya peningkatan pencapaian kinerja serta penggambaran perubahan pola pikir budaya kinerja akibat penerapan manajemen kinerja.
"Pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi. Pelaksanaan refocussing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran," pungkasnya. (Ilham)