BENGKULU, BETVNEWS – Wakapolda Bengkulu, Kombes Pol Dicky Sondani, turun langsung ke Bengkulu Selatan untuk memimpin rapat penyelesaian konflik antara PT Agro Bumi Sentosa (ABS) Pino Raya dan para petani, Rabu (26/11). Pertemuan digelar di Ruang Kerja Bupati Bengkulu Selatan.
Rapat turut dihadiri Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin, Kepala BPN, Kejari Bengkulu Selatan, anggota DPRD, para kepala desa, Dinas Perkebunan, serta sejumlah pihak terkait.
BACA JUGA:Dukung Revitalisasi RSMY, Menkes Turut Siapkan Ahli Khusus untuk Perbaikan Manajemen
BACA JUGA:Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ragukan Klaim Kedalaman Alur Pelabuhan Pulau Baai 5–6 mLWS
Kombes Pol Dicky menjelaskan bahwa rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan membahas langkah penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Hasilnya, seluruh pihak sepakat membentuk tim khusus untuk mediasi yang disusun oleh Bupati Bengkulu Selatan.
“Tim ini akan mengurai hak-hak masyarakat berdasarkan HGU, termasuk plasma dan CSR,” ujar Dicky.
BACA JUGA:Dispar Kota Bengkulu Gelar Lomba Content Creator dan Fotografi, Dapatkan Hadiah Hingga Rp30 Juta
BACA JUGA:Silaturahmi RBMG ke Korem 041/Gamas, Komitmen Sajikan Informasi Positif Untuk Kemajuan Daerah
Tim akan berisi unsur kepolisian, BPN, kejaksaan, DPRD, pemerintah desa, dan instansi lainnya agar penanganan benar-benar komprehensif. Tim diberikan waktu satu bulan, dan diharapkan laporan lengkap sudah keluar pada 2 Januari.
Selama tim bekerja, aktivitas PT ABS di lokasi konflik dihentikan sementara, begitu pula akses masyarakat. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan aksi di area perkebunan. Polisi akan meningkatkan patroli demi menjaga situasi tetap kondusif.
“PT ABS ditutup sementara. Masyarakat tidak boleh masuk dan perusahaan dilarang beroperasi sampai proses mediasi selesai,” tegas Dicky.
BACA JUGA:Seleksi Capim BAZNAS Provinsi Bengkulu 2026–2031 Segera Bergulir
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu dan Kejaksaan Perkuat Keadilan Restoratif hingga Pidana Kerja Sosial
Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin mengatakan, pemerintah saat ini fokus meredam situasi sosial di masyarakat sebelum masuk ke pembahasan teknis.
“Saya belum masuk ke soal jumlah panen atau luas lahan. Untuk sekarang, kami menenangkan suasana lebih dulu,” ujar Rifai.