Pemprov Bengkulu Belum Bayarkan DBH, Edwar Samsi: Memicu Protes dan Sebabkan Tersendat Pembangunan di Daerah

BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sampai saat ini belum juga membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, Pemprov untuk segera menyelesaikan kewajiban ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen Melalui UMKM

"Belum dibayarkannya DBH telah memicu protes yang luar biasa dari kabupaten/kota. Kemarin, kami bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bappeda, dan Biro Ekonomi untuk membahas hal ini. Hasilnya, kekhawatiran mereka sangat mendalam terhadap dampak keterlambatan ini," ungkap Edwar Samsi.

BACA JUGA:Konflik Warga dan SUTT PLTU Teluk Sepang Belum Memenuhi Penyelesaian, Pemprov Bengkulu Turun Tangan

Edwar menekankan pentingnya DBH sebagai komponen utama anggaran daerah, terutama dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia memperingatkan bahwa jika DBH triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 tidak segera dibayarkan, banyak kegiatan di kabupaten/kota yang berpotensi terhenti.

"DBH ini bukan hanya angka, tetapi merupakan sumber dana yang diandalkan daerah untuk menganggarkan kegiatan, baik di awal tahun maupun dalam perubahan anggaran. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka banyak program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terancam lumpuh. Termasuk tunjangan dan penghasilan para pegawai di tingkat kabupaten/kota," jelasnya.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Tinjau Alur Pelabuhan Pulau Baai yang Terkena Pendangkalan

Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran ini dinilai tidak hanya menghambat program pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah. Bahkan tunjangan dan penghasilan pegawai yang terganggu akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

"Jangan sampai pembayaran DBH ini menjadi beban bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru. Sebagai pemerintah yang masih menjabat, ini adalah tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Kami mendorong agar pembayaran dilakukan secepat mungkin," tegas Edwar.

BACA JUGA:Terminal Tipe A Air Sebakul Siap Beroperasi, Pemerintah Segera Tertibkan PO Bus

Ia juga mengusulkan agar Pemprov Bengkulu mempertimbangkan penggunaan dana cadangan atau mekanisme lain untuk segera menyelesaikan pembayaran DBH. Menurutnya, langkah ini penting agar roda pemerintahan di tingkat kabupaten/kota tetap berjalan dengan baik.

"Jangan sampai masalah ini menjadi buruk bagi hubungan antara pemerintah provinsi dan daerah. Kami berharap pemerintah provinsi segera menyelesaikan pembayaran ini agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana," pungkasnya.

Sumber: