Dewan PKS Bengkulu Ungkap Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

BENGKULU, BETVNEWS – Anggota DPRD Provinsi BENGKULU, Andy Suhary, S.E., M.Pd., menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sejak 1 Januari 2025. 

Fraksi PKS DPRD Provinsi Bengkulu  juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut yang merembet ke semua sektor, meskipun awalnya hanya diperuntukkan untuk pembelian barang-barang mewah.

BACA JUGA:Puncak Arus Balik di Kota Bengkulu Diprediksi Terjadi pada 4-5 Januari 2025

Dalam keterangannya, Andy menilai wacana kenaikan PPN ini menimbulkan banyak salah persepsi di masyarakat.

"Pemerintah jangan membuat wacana yang menimbulkan respon negatif, karena ini akan diterjemahkan salah oleh masyarakat," ujar Andy saat dihubungi, Jumat 3 Januari 2025.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tunda Pembayaran Pihak Ketiga Akibat Keterlambatan DBH

Ia menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi, wacana yang digulirkan pemerintah mudah menimbulkan penafsiran beragam. Hal ini berpotensi menciptakan kekacauan, terutama di kalangan pelaku usaha.

"Sebagai pelaku usaha, saya tahu betul dampaknya. Semua bahan ikut naik karena perusahaan-perusahaan menaikkan harga seiring dengan pajak yang menjadi 12 persen," tambah Andy.

BACA JUGA:BPS: Inflasi Bengkulu Desember 2024 Capai 0,84 Persen, Ini Penyumbang Utama

Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi sektor lain, mulai dari kebutuhan pokok hingga jasa, akibat efek domino dari kenaikan pajak pada barang tertentu.

Andy mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, terutama dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

BACA JUGA:Persiapan Haji 2025, 170 CJH di Seluma Tengah Proses Perekaman Visa Biometrik

"Dampak kebijakan ini sangat besar. Jangan sampai masyarakat yang sudah terbebani harus menanggung kenaikan harga di berbagai sektor akibat penerapan PPN ini," tegasnya.

Polemik kenaikan PPN menjadi perhatian berbagai pihak, terutama di daerah yang mengandalkan sektor usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Sumber: