Film Pendek ‘Punah’, Gambarkan Luka dan Duka Nelayan Akibat PLTU Batu Bara

Film Pendek ‘Punah’, Gambarkan Luka dan Duka Nelayan Akibat PLTU Batu Bara

Film pendek ini memvisualisasikan gambaran kisah 28.431 nelayan tradisional di Provinsi Bengkulu, yang terancam kehilangan mata pencaharian karena krisis alam, yang disebabkan oleh emisi rumah kaca akibat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.--(Sumber Foto: Abdu/BETV)

Selanjutnya perencanaa pemerintah tentang Rencana Usaha Pemenuhan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 akan menambah PLTU batubara sebesar 4.000 MW.

BACA JUGA:Dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ini Pengakuan Oknum Kepsek yang Digrebek

Di Provinsi Bengkulu berdiri satu PLTU batubara berkapasitas 2x100 MW di Teluk Sepang dan bongkar muat batubara serta tempat penumpukan batubara (stokpile) di pesisir Teluk Sepang Kota Bengkulu.

BACA JUGA:Dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ini Pengakuan Oknum Kepsek yang Digrebek

"Dampak yang dirasakan adalah terancam kehilangan sumber penghidupan. Contohnya nelayan tradisional di Teluk Sepang Kota Bengkulu. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, pendapatan ikan menurun drastis,” ungkapnya.

BACA JUGA:Cair April, Begini Cara Cek Penerima PIP Kemendikbud 2023, Anak Sekolah Dapat Bantuan hingga Rp1.000.000

Ia menjelaskan, hal itu didukung oleh data UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Bengkulu merilis pada 2019 produksi ikan nelayan mencapai 8,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton.

BACA JUGA:Pria di Bengkulu Utara Ditemukan Meninggal Dunia dengan Mulut Berbusa

Selanjutnya pada 2020, turun menjadi 4,2 juta ton pada 2021 dan terus merosot ke angka 2,4 juta ton pada 2022.

BACA JUGA:Motor Kurir Pengiriman Barang Ludes Terbakar, Begini Kronologisnya

Kondisi ini memaksa para nelayan menghentikan aktivitas melautnya dan memilih untuk mencari pekerjaan di darat.

BACA JUGA:BI Bengkulu Sebar Kas Keliling, Layanani Penukaran Uang

Bekerja sebagai buruh tani, buruh nelayan, kuli bangunan hingga bekerja sebagai pembuka terpal dan bongkar batu bara.

BACA JUGA:Gaji Perangkat Desa di Kabupaten Ini Akan Dibayar 3 Bulan, TPP ASN Dikorbankan

“Dari film ini terlihat jelas bahwa Negara mengabaikan kesejahteraan hidup rakyatnya. Penguasa dan pengusaha hanya mementingkan keuntungan bisnis. Sedangkan ditingkat tapak rakyatnya tercekik penderitaan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: