Gugatan Masa Jabatan KPI Disidangkan, KPID Bengkulu Apresiasi Mahkamah Konstitusi

"Ini justru Permohonan Bapak ini bagus sekali, ini. Sebab kalau ini disetujui justru KPI pusatnya juga ikut menikmati, daerah-daerah juga ikut kan? Ini seandainya, kan. Ya, jadi saya kira ini motivasi yang baik, dalam rangka pembenahan sistem ketatanegeraan kita," ujar Daniel.

Permohonan yang telah diperbaiki menurut Daniel akan dibawa ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim MK.

BACA JUGA:Mendes PDTT Hadiri Peringatan Hari RPL Desa di Bengkulu, Ini yang Disampaikan

Dalam hal ini, Fonika Thoyib, Komisioner KPID Provinsi Bengkulu mengapresiasi Ketua Majelis Sidang Panel MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dimana dalam persidangan menyatakan bahwa Gugatan Masa Jabatan KPI dalam rangka pembenahan sistem ketatanegaraan.

Fonika juga menuturkan bahwa uji materiil Undang-undang Penyiaran ini adalah hal yang wajar.

BACA JUGA:Semarak Pawai Ta'aruf Sambut Ramadhan 1445 H di Bengkulu Utara, Diikuti Ribuan Peserta

Sebab adanya perbedaan masa jabatan antara komisioner KPI Pusat dan KPID dengan masa jabatan komisioner lembaga negara lain yang dibentuk Undang-undang.

"Masa jabatan lembaga negara tidak boleh diskriminatif  karena komisioner lain masa jabatannya 5 tahun misalnya KPU, Bawaslu, Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain. Maka upaya Judicial Review untuk menuntut masa jabatan KPI Pusat dan KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun adalah hal yang wajar. Sudah lebih 20 tahun perlakuan diskriminatif terhadap KPI Pusat dan KPID berlangsung," pungkas Fonika. (*)

Sumber: