Menilik Proses Legislatif: Membongkar Jeratan Groupthink di Parlemen Indonesia

BETVNEWS - Dalam mengemban tugasnya untuk menciptakan kebijakan yang mendorong kemajuan bagi bangsa, Parlemen Indonesia sering kali terjebak dalam jeratan Groupthink.

Fenomena ini tidak hanya menghambat inovasi dan perkembangan, tetapi juga memperlambat proses pengambilan keputusan yang efektif. 

Dalam refleksi yang mendalam, kita harus memahami bagaimana dinamika kelompok di parlemen menjadi sarang bagi Groupthink, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya.

Groupthink merujuk pada kecenderungan kelompok untuk mencapai konsensus tanpa kritisisme yang memadai, sehingga menghambat pengeksplorasian opsi alternatif dan evaluasi rasional terhadap kebijakan yang diusulkan. 

Ini terjadi ketika anggota parlemen lebih memilih untuk menghindari konflik dan mengikuti arus pandangan yang dominan, daripada mempertimbangkan secara objektif berbagai sudut pandang.

Dalam lingkungan parlemen, beberapa faktor memperkuat kecenderungan terhadap Groupthink.

Pertama, tekanan untuk menyatukan partai politik dan mempertahankan koalisi membuat anggota parlemen lebih cenderung untuk menahan diri dalam menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda.

Kedua, kurangnya divergensi ideologis di antara partai politik mempersempit ruang lingkup diskusi dan memperkuat homogenitas pandangan.

Namun, untuk membangun sebuah parlemen yang lebih progresif dan efektif, penting untuk mengakui dan mengatasi dampak negatif dari Groupthink.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendorong budaya perdebatan yang sehat dan terbuka di dalam parlemen. Ini memerlukan penghargaan terhadap perbedaan pendapat serta pengakuan bahwa konflik yang konstruktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. 

Mereka seringkali memiliki perspektif yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi berharga untuk melengkapi pandangan mayoritas. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan perumusan kebijakan, parlemen dapat mengurangi risiko terjebak dalam Groupthink.

Selain upaya internal, keterlibatan masyarakat sipil dan media massa juga dapat membantu mengawasi dan mengkritisi proses legislasi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengurangi risiko terjadinya Groupthink, dengan melibatkan publik secara lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, perubahan tidak akan terjadi secara instan. Membangun budaya yang menghargai keberagaman pendapat dan mempromosikan diskusi yang terbuka memerlukan waktu dan kesabaran.

Sumber: