Oleh: DEMPO XLER
BENGKULU, BETVNEWS - Persoalan terbesar dan merupakan masalah yang tak kunjung selesai yang terjadi antara negara dengan kekuasaannya dan masyarakat dengan kebutuhannya selama puluhan tahun berjalan adalah persoalan utama tentang "Akar Kemiskinan."
BACA JUGA:For Legislator: Pengabdian dan Ruang Berdaya
Almarhum Dr. Soedjatmoko, seorang intelektual besar Indonesia dalam sambutan ilmiahnya di Yogyakarta pada tahun 1988 menyatakan,
"Ada suatu skandal besar yang terjadi di dunia sekarang ini dilihat dari segi etika, yakni ketidakmampuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengatasi masalah kemiskinan di muka bumi ini..."
BACA JUGA:For Legislator: Pengabdian dan Ruang Berdaya (Bagian 2)
Kemiskinan, merupakan keadaan seorang individu tidak sanggup memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang ada dalam masyarakat serta tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental dan fisiknya untuk mencapai taraf kehidupan kelompok tersebut. (Soerjono Soekanto).
Keadaan ini, tidak hanya menimbulkan masalah bagi individu tetapi juga menimbulkan masalah bagi keseluruhan masyarakat di sekitarnya terutama masalah serius bagi negara dan semua pelaku pemerintahan di dalamnya.
Bukan rahasia umum, kalau akar kemiskinan itu sendiri dimulai dari manipulasi dan eksploitasi kemakmuran sosial masyarakat dari sebuah bangsa.
Mulai dari penguasaan sumber daya alam sampai kepada sumber-sumber permanen pembangunan manusia secara sepihak.
BACA JUGA:Dempo Xler Ajak Milenial Cerdas Memilih di Pemilu 2024
Semua ini dilakukan oleh setiap orang yang merasa menjadi pemilik kekuasaan dan merasa menjadi pemilik kapitalisasi modal yang hanya ingin menaikkan dan merestorasi status sosial mereka lebih tinggi dan ketinggiannya melebihi manusia lain.
Akibatnya, perlakuan ini kemudian menjadi komuditas yang mencair dan membaur tanpa adanya sekat yang membatasi terhadap seluruh kehendak, perilaku, hubungan sosial dan moralitas hidup manusia dan menjamur hampir di setiap sendi kehidupan masyarakat baik dalam institusi pribadi, kelompok, golongan, perwakilan dan parlemen bahkan lebih berpengaruh besar terhadap sebuah pemerintahan bangsa dan negara.
Lebih tepatnya, perbuatan manipulasi dan eksploitasi terhadap hak-hak warga negara tersebut terakumulasi dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang sampai dengan saat ini tetap mengakar dan terkadang telah berubah dalam bentuk atau wujud baru yang lebih elegan, populis dan terbuka secara umum.