Ia menjelaskan bahwa pasir laut di Bengkulu tidak memenuhi standar untuk konstruksi.
BACA JUGA:Kader PAN Deklarasi Dukungan ke Paslon Rohidin-Meriani Jelang Pemilihan
BACA JUGA:Pakar Ilmu Politik Beri Saran Ini Agar Jalannya Debat Perdana Pilwakot Bengkulu Tak Monoton
"Pasir laut Bengkulu tidak bisa dipakai untuk konstruksi, dan biaya transportasinya lebih mahal daripada harga jual pasir itu sendiri," terangnya.
Jarak yang jauh antara Bengkulu dan Singapura juga membuat penjualan pasir laut secara ilegal tidak ekonomis.
Sutarman sangat menyayangkan adanya isu pencurian pasir yang mencemarkan nama baik PT. Titan Wijaya dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai, M. Israyadi, menjelaskan bahwa KSOP Kelas III Pulau Baai memiliki wilayah kerja yang mencakup Pulau Baai, Kota Bani, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Kaur.
BACA JUGA:Buah Alpukat Ampuh Menjaga Kesehatan Mata, Cek Manfaat Lengkapnya di Sini!
BACA JUGA:Cagub Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah, Penuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu Dugaan Money Politik
Terminal Khusnul, tempat kapal keruk beroperasi, telah diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2010 sebagai pelabuhan sementara.
"Kami telah memberikan izin kepada PT. Titan Wijaya untuk melakukan pengerukan di alur Terminal Khusnul. Terminal ini memiliki dua opsi pembuangan pasir, yaitu di laut dan di darat," kata Israyadi.
Masalah muncul ketika PT. Titan Wijaya belum memenuhi kewajibannya terkait pembayaran PNBP untuk pemanfaatan ruang laut.
PNBP adalah kontribusi yang harus dibayarkan setiap kali perusahaan melakukan operasi.
BACA JUGA:10 Moisturizer Alami Apik Mengatasi Kulit Berminyak, Paling Jitu Pakai Air Mawar Hingga Cuka Apel
BACA JUGA:Jangan Sampe Nyesel! Intip 5 Cara Cegah Jerawat Batu di Wajah Ini dan Lakukan Sebelum Terlambat
"PT. Titan seharusnya membayar PNBP ke kas negara, namun hingga kini kewajiban tersebut belum dipenuhi. Akibatnya, tim pengawas dari KKP terpaksa menghentikan operasi kapal keruk," tutup Israyadi.