BENGKULU, BETVNEWS - Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes guna meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.
Hadir pula perwakilan dari Bank Bengkulu, Dinas PMD Provinsi Bengkulu, RSUD M. Yunus, Universitas Islam, Perumda Tirta Hidayah, dan instansi terkait lainnya.
BACA JUGA:70 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Seluma hingga November, 25 Orang Meninggal Dunia
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes, agar lebih optimal dalam mendukung kinerja yang lebih baik.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor Inspektorat Daerah dalam fungsi assurance dan consulting di wilayah Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran BPKP dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
BACA JUGA:Polda Bengkulu Sidak Handphone Personel untuk Berantas Judi Online
“Tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas data, pengelolaan SDM, serta regulasi yang belum optimal, ditambah akses pasar yang terbatas. Karena itu, BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor guna memperbaiki tata kelola dan kinerja di daerah,” ungkap Faisal Cahyo pada Selasa 12 November 2024.
Faisal juga menyampaikan bahwa BPKP terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLU/D, dan BUMDes demi meningkatkan sinergi dan komitmen, sehingga mereka dapat beroperasi lebih efektif ke depannya.
BACA JUGA:Peringati Hari Pahlawan, Dinno Budi Laksono Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan dan Cintai Negeri
Ia mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD, BLU/D Kesehatan, dan BUMDes, demi kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap BUMD, BLU/D, dan BUMDes di Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha, sehingga bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan PAD,” harapnya.
BACA JUGA:Forum Diskusi Implementasi Kewenangan Jaksa Agung dalam Perkara Koneksitas
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, R.A. Denny menyoroti lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLU/D, dan BUMDes, termasuk pemahaman demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, serta sinergi dengan OPD untuk mendukung program pemerintah.
“Pemerintah Provinsi berharap melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan desa,” ujarnya.