Rentang Waktu Setahun, Kerusakan Kawasan Hutan di Bengkulu Turun 1.155 Hektar

BENGKULU, BETVNEWS - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengklaim dalam kurun waktu setahun 2023-2024 kerusakan hutan di BENGKULU turun 1.155 hektar (Ha). 

Manajer Program Komunikasi dan Informasi KKI Warsi, Rudi Syaf mengatakan, perubahan tutupan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, terus dipantau pihaknya dengan melakukan pengamatan melalui citra satelit.

"Dari pengamatan itu, tutupan hutan di Bengkulu tahun 2022 mencapai 653.422 Hektar (Ha), 2023 645.116 Ha dan 2024 643.961 Ha," kata Rudi.

Data juga menunjukan laju deforestasi di Provinsi Bengkulu rentang waktu antara tahun 2022-2023 mencapai 8.306 hektar.

BACA JUGA:Bea Cukai Bengkulu Tindak 263 Kasus Sepanjang 2024, Kerugian Negara Akibat Barang Ilegal Capai Rp5,23 Miliar

BACA JUGA:Penyakit Diare Tembus 10.642 Orang di Bengkulu Sepanjang 2024, Berikut Ini Faktornya

"Sementara rentang waktu tahun 2023-2024 turun menjadi 1.155 Ha. Dengan demikian upaya menahan laju deforestasi rentang waktu tahun 2023-2024 mencapai 86 persen, dibandingkan tahun," terang Rudi.

Ia merincikan, adapun tutupan hutan yang tumbuh selama tahun 2024 terjadi para kawasan hutan berupa Area Peruntukan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Taman Nasional (TN), Cagar Alam (CA) dan Taman Buru (TB).

"Sedangkan tutupan yang berkuran yakni pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Taman Wisata Alam (TWA)," jelasnya.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut mengatakan, dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

BACA JUGA:Kulit Kering di Wajah Bisa Dihilangkan dengan 5 Bahan Alami Ini, Buruan Cari Tau di Sini

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Sumbang Pajak ke Negara Capai Rp 3,07 Triliun

"Dalam artian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sendiri. Apalagi di Provinsi Bengkulu ini, yang memiliki luasan kawasan hutan sekitar 923.000 Ha," ujar Safnizar.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menjaga atau pengamanan kawasan hutan sangat kecil. Tahun ini saja hanya berkisar Rp 22 juta.

Sumber: