Program Gubernur Bengkulu Terpilih Disinkronisasikan dengan RPJMD 2021-2026

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU menggelar forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi BENGKULU. Salah satu pembahasan sinkronisasi program Gubernur terpilih ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan, kegiatan forum konsultasi ini merupakan tahapan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

BACA JUGA:13 Ekor Sapi di Kota Bengkulu Diduga Terjangkit Virus Jembrana

"Konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2026 dengan menginput aspirasi atau harapan masyarakat tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026," sampai Rosjonsyah. 

Pelaksanaan forum konsultasi publik juga dilaksanakan untuk menangkap isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan, terutama pada input untuk menampung masukan bagi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu yang diperoleh dari stock order terkait dengan pendekatan partisipasi secara Button up. 

BACA JUGA:Tidak Terima Ditegur, Nelayan di Kota Bengkulu Tega Aniaya Tetangga Sendiri

"Tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026," imbuhnya. 

Rosjonsyah menambahkan, tahun ini adalah tahun transisi kepemimpinan kepala daerah, dimana tahun transisi kepemimpinan menjadi periode yang penuh tantangan, tetapi juga membawa peluang untuk penyegaran kebijakan pembangunan di daerah. 

BACA JUGA:Kanwil Bulog Bengkulu Tunggu Data Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Beras

"Situasi ini perlu kita mengedepankan prinsip-prinsip eksklusivitas, transparasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa RKPD tahun 2026 menjadi dokumen yang mampu mengakomodasi fisik baru pimpinan terpilih tanpa mengabaikan sambungan pembangunan," sampai Rosjonsyah. 

Dalam konteks transisi, partisipasi masyarakat dan stakeholder menjadi semakin penting, sehingga diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa RKPD yang disusun mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat diterima oleh semua pihak. 

BACA JUGA:Dirlantas Polda Bengkulu Siap Bantu Usulkan Pelebaran Jalan Nasional di Kabupaten Seluma

"Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergi, kolaborasi dan integritas serta integrasi antar pemangku kepntingan baik di pusat, Provinsi, Kabupaten/kota agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran," tambah Rosjonsyah. 

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani mengatakan, Forum Konsultasi RKPD adalah agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan yang transparan, partisipatif dan inklusif.

Sumber: