Menakar Kaum Terpelajar Terhadap Kemiskinan yang Mengakar (Bagian 2)

Upaya ini telah dilakukan pemerintah secara sadar untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Hal terbaru dari usaha keras pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah tersebut dalam pemberitaan

Kontras Times. Com. Jakarta, yang memperlihatkan laporan Bank Dunia yang bertajuk “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security”

dirilis awal Mei 2023, menyebutkan bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dimana kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 tinggal 1,5%.

Meskipun angka ini sedikit berbeda dengan hasil Susenas BPS pada Maret 2022 yakni 2,04%, tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem di tanah air mengalami kemajuan yang menggembirakan, setelah tahun sebelumnya berada di angka 2,14%.

BACA JUGA:For Legislator: Pengabdian dan Ruang Berdaya

Oleh sebab itu, untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta seluruh pihak yang terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitasnya pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Sesuai dengan arahan Presiden, Data P3KE agar digunakan untuk mempertajam data pensasaran yang sudah ada dan meningkatkan akurasi pensasaran program, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program,” pinta Wapres saat memimpin Rapat Pleno Khusus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Menteri yang membahas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (24/05/2023).

Sebagaimana dalam rapat sebelumnya, sambung Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah melaporkan pengembangan Data P3KE untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

“Data P3KE ini memiliki informasi yang lengkap by name-by address (berbasis nama dan alamat), bahkan by NIK (berbasis Nomor Induk Kependudukan), juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga."

Apakah kemudian, kemiskinan di dalam masyarakat akan tersentuh dengan sendirinya melalui upaya nyata pemerintah pusat tersebut, atau hanyalah sebatas data yang diperoleh dan menjadi konsumsi bacaan semata, kitalah yang menentukan langkah selanjutnya..?! 

Hari ini dan seterusnya, kita semua dari berbagai lapisan, terutama kaum terpelajar, wajib membantu pemerintah untuk menuntaskan akar kemiskinan yang masih banyak bertebaran di setiap wilayah di daerah nusantara.

Jangan sampai pencapaian yang telah dengan keras dilakukan pemerintah pusat hari ini, belum menyeluruh di rasakan oleh seluruh masyarakat di daerah khususnya di Bengkulu.

Perlu diketahui bahwa, data kemiskinan daerah khususnya di desa yang ada di Indonesia, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 15,91℅.

Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 14,7 juta jiwa di desa di Indonesia tergolong miskin. Angka ini lebih tinggi di bandingkan tingkat kemiskinan di kota yang sebesar 8,22℅.

Sumber: